Penyakit Malaria Menyerang Warga Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur

Ratusan Warga Bula Terserang Penyakit Malaria

3/15/2016

Ambon, Tribun-Maluku.com : Sebanyak ratusan warga Bula, Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku terserang penyakit malaria sejak Januari 2016, tetapi tidak ada penderita yang meninggal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Mohammad Abas Rumatumerik, dihubungi dari Ambon, Selasa (15/3) mengatakan, belum ada data resmi baik dari RSU Bula maupun Puskesmas setempat tentang malaria.

"Pastinya bila masuk RSU Bula, maka itu menjalani rawat nginap. Namun, bila datang di Puskesmas Bula, maka menjalani rawat jalan atau bisa saja mendapatkan rujukan ke RSU setempat ," ujarnya.

Dia mengakui terjadi peningkatan kasus malaria karena pengaruh peralihan musim panas ke hujan sehingga masa transisi ini memungkinkan terjadi penularan penyakit tersebut.

Apalagi, kabupaten itu merupakan daerah endemis penularan penyakit malaria.

Karena itu, upaya penanganan dilakukan dengan program kelambunisasi (menggunakan kelambu saat tidur) dan penyemprotan di sejumlah kawasan di Bula.

"Kami pun meminta bantuan obat-obatan dari Dinas Provinsi Maluku melalui program penanganan penyakit malaria," kata Mohammad.

Dia juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak memungkinkan nyamuk hidup karena merupakan penular penyakit malaria.

"Kami intensif mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan menjelang peralihan musim panas ke hujan karena menyadari Seram Bagian Timur merupakan daerah endemis penyakit malaria yang ternyata kurang diperhatikan," ujar Mohammad.

Dia menambahkan, Dinas Kesehatan SBT bekerja sama dengan PT Pertamina Pusat akan menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat tentang gejala awal penularan penyakit malaria dan langkah-langkah antisipasinya.http://www.tribun-maluku.com/2016/03/ratusan-warga-bula-terserang-penyakit-malaria.html

  Diberdayakan oleh Terjemahan

Tags :

Seram Bagian Timur

Kebijakan DPRD Maluku tentang program Imunisasi Polio

DPRD Maluku Dorong Imunisasi Polio Jadi Program Daerah

2/29/2016

Ambon, Tribun-Maluku.com : Komisi D DPRD Maluku mendorong pemerintah provinsi(Pemprov) setempat bisa menjadikan gerakan imunisasi polio menjadi program tetap daerah, terutama di wilayah-wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain.

"Kami mendukung kegiatan ini dan perlu mencermati kesuksesannya, bahkan sebenarnya untuk masa datang mendorongnya menjadi kebijakan Pemprov Maluku yang diakomodasi melalui APBD," kata Ketua Komisi D DPRD setempat, Suhfi Madjid di Ambon, Senin (29/2).

Kebijakan seperti ini strategis karena Maluku memiliki banyak wilayah terluar dan sebenarnya basis pelayanan imunisasi itu namanya pelayanan kesehatan primer yang berbasis pada Puskesmas.

Menurut dia, pada wilayah terluar dan terdepan itu ada juga Puskesmas yang bisa menjangkau beberapa tempat, namun diakui bahwa banyak juga daerah di desa-desa ternyata daya menjangkau terhadap pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi tidak terlihat.

Menurut Suhfi , terpenting adalah Pemkab bisa melaksanakan apa yang disebut dengan pelayanan kesehatan keliling ke desa-desa yang tidak tersedia Puskesmas, sehingga proses imunisasi itu bisa diintensifkan.

Sebab kalau basisnya Puskesmas, maka dia hanya di sekitar desa tersebut, selanjutnya bagaimana dengan daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan tersebut.

"Saya kira harus ada pelayanan kesehatan keliling dan khusus imunisasi harus dilakukan dalam merealisasikan target anak Maluku menjadi anak-anak yang sehat dan bebas polio," tandas Suhfi.

Dia mengatakan, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 sebenarnya menjadi program nasional, yang ditetapkan sebagai kebijakan dan distribusi pelaksanaan di seluruh kabupaten maupun kota.

"Dalam pendekatan daya dukung saya kira program ini harus disukseskan karena memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan," ujar Suhfi.

Sehingga anak-anak ini sejak dini dideteksi dan diimunisasi agar dalam perkembangan mereka bisa terhindar dari ancaman tertular penyakit polio.

Karena Maluku walau pun datanya masih belum lengkap, tetapi gejala terhadap polio atau masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit berbasis polio cukup terlihat.

Makanya, sejak awal ditekankan menghindarinya melalui imunisasi yang menjadi keharusan bagi para ibu agar mereka memiliki pengetahuan dan memberi perhatian kepada anak-anak dengan cara membawanya ke Puskesmas atau Pustu yang melaksanakan imunisasi agar bisa terhindar dari penyakit polio.

"Saya kira Pemprov maupun Pemkab/Pemkot harus mengambil peran dalam memberikan perhatian dimaksud. Apalagi ini terkait dengan kebijakan strategis millennium development goal's (MDG's) yang salah satu diantaranya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak.http://www.tribun-maluku.com/2016/02/dprd-maluku-dorong-imunisasi-polio-jadi-program-daerah.html

Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Tangani Masalah Kesehatan, Dinkes Maluku Gelar Rapat Lintas Sektor

2/22/2016

Ambon, Tribun-Maluku.com : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat untuk membangun komitmen antar lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan di daerah ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meylke Pontoh mengatakan masalah kesehatan tidak akan tuntas kalau hanya dengan mendayagunakan atau mengupayakan pelayanan kesehatan.

"Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan tuntas kalau tidak ada dukungan dari berbagai sektor," kata Meylke, di Ambon, Senin (22/2).

Menurut dia, Maluku merupakan daerah kepulauan, akses masyarakat ke rumah sakit sangat sulit, karena tidak ada transportasi reguler yang cepat untuk mengevakuasi warga masyarakat yang sakit yang segera ditangani.

Ia memberi contoh, masyarakat di pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tidak bisa mengakses dengan cepat ke Rumah Sakit Tulehu, karena tidak ada transportasi reguler untuk mengevakuasi orang yang sakit.

"Memang ada transportasi berupa speed boat yang bisa disewakan dalam waktu yang cepat, tetapi dengan biaya besar, tidak seperti naik bus atau angkot, biayanya terjangkau dan kapan saja transportasi tersebut tersedia," katanya.

Speedboat ambulans, kata Meylke, sebetulnya sudah ada tetapi untuk daerah yang mudah terjangkau. Sedangkan untuk wilayah-wilayah terpencil dengan jarak tempuh yang sangat jauh, tidak mungkin bisa menggunakan speedboat ambulans, apalagi kalau dalam kondisi cuaca yang buruk.

"Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlunya integrasi dari berbagai sektor yang terkait di bidangnya. Kalau masalah kesehatan ada di wilayah-wilayah terpencil, tentunya ada Kementerian terkait membangun wilayah-wilayah tersebut," ujarnya.

Disinggung bagaimana koordinasi dengan pihak Perhubungan, menurut Meylke, fasilitas perhubungan memang ada, tetapi kalau dalam kondisi cuaca buruk di laut, tentu tidak bisa dan mungkin lewat udara dengan biaya sangat mahal.

"Kebutuhan kapal cepat bukan karena untuk urusan masalah kesehatan tetapi bagaimana mempersempit masalah yang dihadapi. Artinya, kalau ada orang sakit, bagaimana mengatasinya. Intinya, bukan karena orang sakit, tetapi masyarakat umum bisa mengakses transportasi dengan cepat. Jadi, tidak harus menunggu orang sakit baru siapkan transportasi cepat," tandasnya.

Lebih lanjut, Meylke mengatakan ada satu program yang perlu didukung juga lintas sektor yakni "Telemedicine" sama dengan Teleconference. Program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jauh dari akses transportasi cepat.

"Dokter ahli bisa melakukan wawancara dengan pasien atau tenaga medis yang menanganinya. Dokter bisa bertanya sakit apa, apakah ada gangguan pernapasan, bisa memperlihatkan hasil rontgen sehingga mengetahui penyakit yang diderita," katanya.

Selanjutnya, kalau dokter menyarankan, sebaiknya penyakit yang diderita perlu diterapi atau dievakuasi ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Jika kondisi pasien sudah parah, langkah yang harus dilakukan memasang tabung oksigen dan botol cairan infus.

"Kalau berbicara tentang kesiapan Telemedicine, bukan orang kesehatan tetapi sudah menjadi kewenangan Kominfo dan pihak PLN, karena program Telemedicine menggunakan internet dan fasilitas listrik, dan terpenting SDM (Sumber Daya Manusia) yang melaksanakan program itu," ujarnya.

Meylke mengakui, di wilayah-wilayah terpencil seringkali terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa), seperti campak dan malaria.

"Mengapa terjadi KLB? mungkin imunisasinya rendah, mengapa rendah, apakah tidak diberikan vaksin? Ternyata vaksin rusak, mengapa vaksin bisa rusak?, ini disebabkan tidak ada listrik, karena vaksin harus disimpan dalam kulkas. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat," katanya.

Karena itu, hasil dari kegiatan ini, ada komitmen bersama dan berjanji untuk melaksanakannya.

"Komitmen yang sudah dibangun itu, tidak hanya diatas kertas saja, karena komitmen itu suatu perjanjian yang harus dilaksanakan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini," tegasnya.

Rapat membangun komitmen antar lintas sektor, dihadiri pejabat Poltekes Ambon, pihak Fakultas Kedokteran Unpatti, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan pihak terkait lainnya.http://www.tribun-maluku.com/2016/02/tangani-masalah-kesehatan-dinkes-maluku-gelar-rapat-lintas-sektor.html

Program Kesehatan TNI AL

Masyarakat Terluar Maluku Terima Layanan Kesehatan KRI dr Soeharso

2/13/2016

Ambon, Tribun-Maluku.com : Ribuan warga masyarakat pulau-pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, menerima layanan kesehatan dari TNI melalui misi bakti sosial KRI dr. Soeharso-990 yang merupakan rumah sakit terapung.

"TNI telah melakukan misi baksos berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, seperti Lakor, Moa, Leti, Kisar dan lainnya," kata Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, di Ambon, Sabtu (13/2).

Ia mengatakan misi bakti sosial TNI berupa pelayanan kesehatan di sejumlah pulau terluar Kabupaten MBD itu telah berlangsung selama empat hari pada 6-9 Februari 2016.

"Antusias masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi dan hal itu terlihat dengan mendatangi pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan," kata M Hasyim.

Kegiatan bakti sosial kesehatan TNI di wilayah Kabupaten MBD, katanya, pertama dimulai di Kecamatan Pulau Lakor pada 6 Februari 2016 yang dilakukan mulai dari jam 09.00 sampai pukul 16.00 WIT.

Kegiatan tersebut, lanjutnya dibuka oleh Dansatgas Kapuskes TNI Mayjen TNI dr Beni Yura Rimban, yang dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Pulau Lakor, dengan jumlah pasien sebanyak 748 orang.

Selanjutnya, kegiatan pelayanan di Pulau Moa pada 7 Februari 2016, dimulai jam 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIT.

Kegiatan tersebut dibuka Waaster Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) Gatot Triswanto, juga selaku Wadansatgas Kesehatan TNI, dengan jumlah pasien sebanyak 1.303 orang.

Berikutnya, kegiatan pada 8 Februari 2016 yang berlangsung di Pulau Leti mulai jam 09.00 sampai dengan pukul 21.00 WIT.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Gatot Riswanto dengan jumlah pasien sebanyak 1.343 orang.

Selanjutnya, pada 9 Februari 2016, kegiatan pelayanan kesehatan di Kecamatan Pulau Kisar dimulai jam 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIT.

Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Brigjen TNI (Mar) Gatot Riswanto yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten MBD, Drs Cao Petrus, dengan jumlah pasien sebanyak 1.041 orang.

"Kegiatan pelayanan kesehatan ini akan terus berjalan sampai ke Papua," kata M Hasyim.

Disinggung keterlibatan prajurit Kodam XVI/Pattimura dalam misi tersebut, Kodam XVI/Pattimura sangat mendukung kegiatan itu dengan melibatkan aparat TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar tersebut.

"Aparat TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar ikut membantu bersama para petugas kesehatan KRI dr Soeharso," ujarnya.

http://www.tribun-maluku.com/2016/02/masyarakat-terluar-maluku-terima-layanan-kesehatan-kri-dr-soeharso.html