Danau Air Asin Soli Desa Amarsekaru Kabupaten SBT

Danau Air Asin Soli Desa Amarsekaru Kabupaten SBT

Senin, 22 Februari 2016

Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Tangani Masalah Kesehatan, Dinkes Maluku Gelar Rapat Lintas Sektor

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat untuk membangun komitmen antar lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan di daerah ini.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat untuk membangun komitmen antar lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan di daerah ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meylke Pontoh mengatakan masalah kesehatan tidak akan tuntas kalau hanya dengan mendayagunakan atau mengupayakan pelayanan kesehatan.

"Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan tuntas kalau tidak ada dukungan dari berbagai sektor," kata Meylke, di Ambon, Senin (22/2).

Menurut dia, Maluku merupakan daerah kepulauan, akses masyarakat ke rumah sakit sangat sulit, karena tidak ada transportasi reguler yang cepat untuk mengevakuasi warga masyarakat yang sakit yang segera ditangani.

Ia memberi contoh, masyarakat di pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tidak bisa mengakses dengan cepat ke Rumah Sakit Tulehu, karena tidak ada transportasi reguler untuk mengevakuasi orang yang sakit.

"Memang ada transportasi berupa speed boat yang bisa disewakan dalam waktu yang cepat, tetapi dengan biaya besar, tidak seperti naik bus atau angkot, biayanya terjangkau dan kapan saja transportasi tersebut tersedia," katanya.

Speedboat ambulans, kata Meylke, sebetulnya sudah ada tetapi untuk daerah yang mudah terjangkau. Sedangkan untuk wilayah-wilayah terpencil dengan jarak tempuh yang sangat jauh, tidak mungkin bisa menggunakan speedboat ambulans, apalagi kalau dalam kondisi cuaca yang buruk.

"Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlunya integrasi dari berbagai sektor yang terkait di bidangnya. Kalau masalah kesehatan ada di wilayah-wilayah terpencil, tentunya ada Kementerian terkait membangun wilayah-wilayah tersebut," ujarnya.

Disinggung bagaimana koordinasi dengan pihak Perhubungan, menurut Meylke, fasilitas perhubungan memang ada, tetapi kalau dalam kondisi cuaca buruk di laut, tentu tidak bisa dan mungkin lewat udara dengan biaya sangat mahal.

"Kebutuhan kapal cepat bukan karena untuk urusan masalah kesehatan tetapi bagaimana mempersempit masalah yang dihadapi. Artinya, kalau ada orang sakit, bagaimana mengatasinya. Intinya, bukan karena orang sakit, tetapi masyarakat umum bisa mengakses transportasi dengan cepat. Jadi, tidak harus menunggu orang sakit baru siapkan transportasi cepat," tandasnya.

Lebih lanjut, Meylke mengatakan ada satu program yang perlu didukung juga lintas sektor yakni "Telemedicine" sama dengan Teleconference. Program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jauh dari akses transportasi cepat.

"Dokter ahli bisa melakukan wawancara dengan pasien atau tenaga medis yang menanganinya. Dokter bisa bertanya sakit apa, apakah ada gangguan pernapasan, bisa memperlihatkan hasil rontgen sehingga mengetahui penyakit yang diderita," katanya.

Selanjutnya, kalau dokter menyarankan, sebaiknya penyakit yang diderita perlu diterapi atau dievakuasi ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Jika kondisi pasien sudah parah, langkah yang harus dilakukan memasang tabung oksigen dan botol cairan infus.

"Kalau berbicara tentang kesiapan Telemedicine, bukan orang kesehatan tetapi sudah menjadi kewenangan Kominfo dan pihak PLN, karena program Telemedicine menggunakan internet dan fasilitas listrik, dan terpenting SDM (Sumber Daya Manusia) yang melaksanakan program itu," ujarnya.

Meylke mengakui, di wilayah-wilayah terpencil seringkali terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa), seperti campak dan malaria.

"Mengapa terjadi KLB? mungkin imunisasinya rendah, mengapa rendah, apakah tidak diberikan vaksin? Ternyata vaksin rusak, mengapa vaksin bisa rusak?, ini disebabkan tidak ada listrik, karena vaksin harus disimpan dalam kulkas. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat," katanya.

Karena itu, hasil dari kegiatan ini, ada komitmen bersama dan berjanji untuk melaksanakannya.

"Komitmen yang sudah dibangun itu, tidak hanya diatas kertas saja, karena komitmen itu suatu perjanjian yang harus dilaksanakan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini," tegasnya.

Rapat membangun komitmen antar lintas sektor, dihadiri pejabat Poltekes Ambon, pihak Fakultas Kedokteran Unpatti, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan pihak terkait lainnya.http://www.tribun-maluku.com/2016/02/tangani-masalah-kesehatan-dinkes-maluku-gelar-rapat-lintas-sektor.html

Program Kesehatan TNI AL

Masyarakat Terluar Maluku Terima Layanan Kesehatan KRI dr Soeharso

Ribuan warga masyarakat pulau-pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, menerima layanan kesehatan dari TNI melalui misi bakti sosial KRI dr. Soeharso-990 yang merupakan rumah sakit terapung.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Ribuan warga masyarakat pulau-pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, menerima layanan kesehatan dari TNI melalui misi bakti sosial KRI dr. Soeharso-990 yang merupakan rumah sakit terapung.

"TNI telah melakukan misi baksos berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, seperti Lakor, Moa, Leti, Kisar dan lainnya," kata Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, di Ambon, Sabtu (13/2).

Ia mengatakan misi bakti sosial TNI berupa pelayanan kesehatan di sejumlah pulau terluar Kabupaten MBD itu telah berlangsung selama empat hari pada 6-9 Februari 2016.

"Antusias masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi dan hal itu terlihat dengan mendatangi pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan," kata M Hasyim.

Kegiatan bakti sosial kesehatan TNI di wilayah Kabupaten MBD, katanya, pertama dimulai di Kecamatan Pulau Lakor pada 6 Februari 2016 yang dilakukan mulai dari jam 09.00 sampai pukul 16.00 WIT.

Kegiatan tersebut, lanjutnya dibuka oleh Dansatgas Kapuskes TNI Mayjen TNI dr Beni Yura Rimban, yang dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Pulau Lakor, dengan jumlah pasien sebanyak 748 orang.

Selanjutnya, kegiatan pelayanan di Pulau Moa pada 7 Februari 2016, dimulai jam 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIT.

Kegiatan tersebut dibuka Waaster Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) Gatot Triswanto, juga selaku Wadansatgas Kesehatan TNI, dengan jumlah pasien sebanyak 1.303 orang.

Berikutnya, kegiatan pada 8 Februari 2016 yang berlangsung di Pulau Leti mulai jam 09.00 sampai dengan pukul 21.00 WIT.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Gatot Riswanto dengan jumlah pasien sebanyak 1.343 orang.

Selanjutnya, pada 9 Februari 2016, kegiatan pelayanan kesehatan di Kecamatan Pulau Kisar dimulai jam 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIT.

Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Brigjen TNI (Mar) Gatot Riswanto yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten MBD, Drs Cao Petrus, dengan jumlah pasien sebanyak 1.041 orang.

"Kegiatan pelayanan kesehatan ini akan terus berjalan sampai ke Papua," kata M Hasyim.

Disinggung keterlibatan prajurit Kodam XVI/Pattimura dalam misi tersebut, Kodam XVI/Pattimura sangat mendukung kegiatan itu dengan melibatkan aparat TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar tersebut.

"Aparat TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar ikut membantu bersama para petugas kesehatan KRI dr Soeharso," ujarnya.
http://www.tribun-maluku.com/2016/02/masyarakat-terluar-maluku-terima-layanan-kesehatan-kri-dr-soeharso.html